BIOGRAFI PAK JOKOWIDODO
Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985.
Ketika mencalonkan diri sebagai walikota Solo, banyak yang meragukan
kemampuan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel rumah dan taman ini;
bahkan hingga saat ia terpilih. Namun setahun setelah ia memimpin, banyak
gebrakan progresif dilakukan olehnya. Ia banyak mengambil contoh
pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan
bisnisnya.
Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan
yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui moto “Solo:
The Spirit of Java“. Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk
ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman
Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan
hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan
publik, melakukan komunikasi langsung
rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman
Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya,
dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju
dengan prinsip kepemimpinannya. Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan
Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima
pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi
tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada
tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD)
yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk
dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di
komplek Istana Mangkunegaran.
“Jokowi itu pemberian nama dari buyer saya dari Prancis,” begitu kata Wali
Kota Solo, Joko Widodo, saat ditanya dari mana muncul nama Jokowi. Kata dia,
begitu banyak nama dengan nama depan Joko yang jadi eksportir mebel kayu.
Pembeli dari luar bingung untuk membedakan, Joko yang ini apa Joko yang itu.
Makanya, dia terus diberi nama khusus, ‘Jokowi’. Panggilan itu
kemudian melekat sampai sekarang. Di kartu nama yang dia berikan tertulis,
Jokowi, Wali Kota Solo. Belakangan dia mengecek, di Solo yang namanya persis
Joko Widodo ada 16 orang.Saat ini, Jokowi menjabat untuk periode kedua. Kemenangan mutlak diperoleh saat pemilihan wali kota tahun lalu. Nama Jokowi kini tidak hanya populer, tapi kepribadiannya juga disukai masyarakat. Setidaknya, ketika pergi ke pasar-pasar, para pedagang beramai-ramai memanggilnya, atau paling tidak berbisik pada orang sebelahnya, “Eh..itu Pak Joko.”
Bagaimana ceritanya sehingga dia bisa dicintai masyarakat Solo? Kebijakan apa saja yang telah membuat rakyatnya senang? Mengapa pula dia harus menginjak pegawainya? Berikut wawancara wartawan Republika, Ditto Pappilanda, dengan Jokowi dalam kebersamaannya sepanjang setengah hari di seputaran Solo
Sikap apa yang Anda bawa dalam menjalankan karier sebagai birokrat?
Secara prinsip, saya hanya bekerja untuk rakyat. Hanya itu, simpel. Saya enggak berpikir macam-macam, wong enggak bisa apa-apa. Mau dinilai tidak baik, silakan, mau dinilai baik, ya silakan. Saya kan tugasnya hanya bekerja. Enggak ada kemauan macam-macam. Enggak punya target apa-apa. Bekerja. Begitu saja.
Bener, saya tidak muluk-muluk dan sebenarnya yang kita jalankan pun semua orang bisa ngerjain. Hanya, mau enggak. Punya niat enggak. Itu saja. Enggak usah tinggi-tinggi. Sederhana sekali.
Contoh, lima tahun yang lalu, pelayanan KTP kita di kecamatan semrawut. KTP bisa dua minggu, bisa tiga minggu selesai. Tidak ada waktu yang jelas. Bergantung pada yang meminta, seminggu bisa, dua minggu bisa. Tapi, dengan memperbaiki sistem, apa pun akan bisa berubah. Menyiapkan sistem, kemudian melaksanakan sistem itu, dan kalau ada yang enggak mau melaksanakan sistem, ya, saya injak.
Awalnya reaksi internal bagaimana?
Ya biasa, resistensi setahun di depan, tapi setelah itu, ya, biasa saja. Semuanya kalau sudah biasa, ya semuanya senang. Ya, kita mengerti itu masalah kue, ternyata ya juga bisa dilakukan.
Untuk mengubah sistem proses KTP itu, tiga lurah saya copot, satu camat saya copot. Saat itu, ketika rapat diikuti 51 lurah, ada tiga lurah yang kelihatan tidak niat. Enggak mungkin satu jam, pak, paling tiga hari, kata mereka. Besoknya lurah itu tidak menjabat. Kalau saya, gitu saja. Rapat lima camat lagi, ada satu camat, sulit pak, karena harus entri data. Wah ini sama, lah. Ya, sudah.
Nyatanya, setelah mereka hilang, sistemnya bisa jalan. Seluruh kecamatan sekarang sudah seperti bank. Tidak ada lagi sekat antara masyarakat dan pegawai, terbuka semua. Satu jam juga sudah jadi. Rupiah yang harus dibayar sesuai perda, Rp 5.000.
Anda juga punya pengalaman menarik dalam penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kemudian banyak menjadi rujukan?
Iya. Sekarang banyak daerah-daerah ke sini, mau mengubah mindset. Oh ternyata penanganan (PKL) bisa tanpa berantem. Memang tidak mudah. Pengalaman kami waktu itu adalah memindahkan PKL di Kecamatan Banjarsari yang sudah dijadikan tempat jualan bahkan juga tempat tinggal selama lebih dari 20 tahun. Kawasan itu sebetulnya kawasan elite, tapi karena menjadi tempat dagang sekaligus tempat tinggal, yang terlihat adalah kekumuhan.
Lima tahun yang lalu, mereka saya undang makan di sini (ruang rapat rumah dinas wali kota). Saya ajak makan siang, saya ajak makan malam. Saya ajak bicara. Sampai 54 kali, saya ajak makan siang, makan malam, seperti ini. Tujuh bulan seperti ini. Akhirnya, mereka mau pindah. Enggak usah di-gebukin.
